Panggilan Darurat: Legislator Desak Panglima TNI Nonaktifkan Anggota yang Beroperasi di Luar 14 Institusi!

Updatesports.biz.id Mudah mudahan kalian sehat dan berbahagia selalu. Dalam Waktu Ini mari kita telaah Politik, Militer, Keamanan Nasional, Legislasi, TNI yang banyak diperbincangkan. Panduan Seputar Politik, Militer, Keamanan Nasional, Legislasi, TNI Panggilan Darurat Legislator Desak Panglima TNI Nonaktifkan Anggota yang Beroperasi di Luar 14 Institusi Baca sampai selesai agar pemahaman Anda maksimal.

Pemerintah telah memberikan persetujuan terkait beberapa pasal yang diusulkan, yang menggambarkan komitmen kuat dari pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Nico Siahaan, yang menyerukan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk segera menerbitkan surat penonaktifan bagi anggota TNI yang tidak tergabung dalam 14 kementerian atau lembaga yang telah diatur dalam UU TNI.

Nico menyatakan bahwa penerbitan surat tersebut tidak perlu menunggu draf UU TNI ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah telah sepenuhnya menyetujui UU TNI, jelasnya saat ditemui di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, pada Selasa, 25 Maret 2025. Dia menekankan bahwa anggota DPR telah secara tegas meminta agar Panglima segera mengambil langkah tersebut.

Sebagai informasi, DPR RI telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang mengenai Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi undang-undang. Nico menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk menunda surat penonaktifan ini, dan dia meminta agar surat itu dikeluarkan dalam waktu yang cepat.

Lebih lanjut, Nico menyatakan perlunya transparansi mengenai status anggota TNI aktif yang saat ini menduduki posisi di ranah sipil. Dia mengharapkan adanya surat pengunduran diri yang menegaskan komitmen semua pihak. Jangan menunggu keputusan presiden, semua harus segera diproses, ungkapnya. Hal ini menunjukkan urgensi untuk menyelesaikan administrasi terkait dengan kesekretariatan yang berhubungan dengan presiden dan militer.

Ada berbagai badan yang terlibat dalam hal ini, seperti Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Badan Penanggulangan Bencana, yang berperan penting penyelenggaraan urusan pemerintah dalam konteks pertahanan.

Selesai sudah pembahasan panggilan darurat legislator desak panglima tni nonaktifkan anggota yang beroperasi di luar 14 institusi yang saya tuangkan dalam politik, militer, keamanan nasional, legislasi, tni Terima kasih atas kepercayaan Anda pada artikel ini cari inspirasi baru dan perhatikan pola makan sehat. Jika kamu merasa ini berguna Sampai jumpa di artikel selanjutnya

Please continue reading the full article below.